"Antara lain, larangan membuat film dengan isi tertentu; pembatasan produser untuk menggunakan SDM dan teknologi tertentu yang dibutuhkan; pembuatan film harus dimulai dengan pendaftaran judul, cerita, dan rencana produksi; kewenangan Lembaga Sensor Film (LSF) yang masih besar; pekerja film wajib memiliki sertifikat kompetensi dari organisasi profesi, lembaga sertifikasi profesi, atau perguruan tinggi; kegiatan peredaran, pemutaran, apresiasi, pengarsipan, dan ekspor-impor film diatur dengan peraturan menteri; serta sejumlah sanksi administratif dan ancaman pidana yang mengerikan."